Penilaian yang diberikan warga Kota Bogor terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor selama 3 Tahun menurut Wali Kota Bogor Bima Arya adalah sesuatu hal yang wajar. Sebab, Kota Bogor memiliki 6 program skala prioritas yaitu penataan transportasi, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), Pengelolaan Sampah, penataan ruang terbuka hijau, Pengentasan Kemiskinan dan Reformasi Birokrasi.

“Isu utama yang menjadi perhatian warga Kota Bogor adalah transportasi, apapun yang dilakukan Walikota dan Wakil Walikota selama masalah angkot belum terselesaikan, maka dianggap tidak bekerja,” kata Bima saat memaparkan Helaran Refleksi 3 Tahun Kepemimpinan Bima-Usmar di IPB Convention Center, Botani Square Bogor, Jumat (07/04/17).

Dia menyebut, data pertumbuhan kendaraan sebesar 14 persen tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan yang hanya 0,1 persen. 800 motor baru dan 200 mobil baru masuk ke Kota Bogor setiap tahun. “Low Factor di jam sibuk 60persen dan di jam sepi 50 persen rata-rata, penggunaan kendaraan pribadi 70 persen, setiap hari ada 600 ribu pengguna Commuter Line pulang pergi Jakarta-Bogor ditambah saat weekend ada 300 ribu dan yang paling menyedihkan Kebun Raya Bogor (KRB) tidak memiliki tempat parkir,” akunya.

Untuk menangani permasalahan tersebut kata Bima, ada beberapa kebijakan yang diambil Pemkot Bogor diantaranya, redistribusi fungsi dengan memperketat pembangunan di pusat kota. Ia juga menegaskan Kota Bogor memiliki rancangan pembangunan dan penataan transportasi 30 tahun kedepan dalam Bogor Transportation Project (B-TOP). ”Istimewanya dalam B-TOP kita memunculkan paradigma baru yakni memuliakan pejalan kaki, selanjutnya transportasi publik dan di paling bawah adalah kendaraan pribadi,” ungkapnya.

Rekayasa lalu lintas menjadi pilihan untuk mensiasati permasalahan kemacetan yang ada. Salah satunya penerapan Sistem Satu Arah (SSA) yang menurut Bima masih menuai polemik namun berdasarkan kajian mampu mengurai kemacetan di beberapa titik-titik utama kota Bogor.

Dalam kegiatan yang juga dihadiri Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Menteri Tenaga Kerja M.Hanif Dhakiri dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Elly Andriani Sinaga, Bima melaporkan bahwa angkot di Kota Bogor sudah 100 persen berbadan hukum.

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan Pemkot Bogor setelah angkot berbadan hukum adalah konversi 3 angkot menjadi 1 bus bagi yang memilih untuk tetap beroperasi di koridor pusat Kota. “Kami berikan waktu 6 bulan, saat ini suratnya sudah disebar, Insya Allah akhir tahun ini akan ada 100 sampai 150 bus sudah beroperasi menggantikan angkot di pusat kota Bogor,” kata Bima..

Selain itu Pemkot Bogor akan mengalokasikan anggaran untuk subsidi konversi angkot. Sebab, jika tidak di subsidi tidak mungkin konversi ini dapat dilakukan. Namun sebelum konversi angkot terlebih dahulu di rerouting (Penggabungan trayek). Dari 23 trayek yang sebelumnya hanya menjangkau 58 Kelurahan menjadi 30 trayek yang mampu menjangkau 68 kelurahan.

”Saat ini sedang proses rerouting, rute lebih panjang tapi Insya Allah lebih murah, untuk membantu petugas di lapangan yang sudah ada kami menambah petugas menjadi 146 petugas agar lebih maksimal. Namun tidak hanya angkot yang diatur, kendaraan berbasis aplikasi pun turut diatur untuk menghindari kejadian belum lama ini.” tegas Bima.

Bagi para wisatawan yang datang ke Kota Bogor diakhir pekan, Pemkot Bogor telah berupaya menyediakan bus wisata Uncal. “Walaupun baru satu Insya Allah kedepannya akan ditambah,” tuturnya.

Terakhir Bima menjelaskan rencana pembangunan lahan parkir yang akan dibangun dilokasi gedung Pasar Bogor. Selain itu ia juga meminta agar pembangunan jalur alternatif Regional Ring Road (R3) dipercepat dan Bogor Outer Ring Road (BORR) berlanjut pembangunannya hingga desain pembangunan Stasiun Kereta Sukaresmi dan Light Rail Transit (LRT). (Tim Humas) SZ

Komentar (0)


    Belum ada komentar untuk postingan ini

Komentari